Minggu, 18 Juli 2010

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD SU TERHADAP RANPERDA TENTANG LPJP APBD PROVSU 2009

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD SU
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN (LPJP) APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009



ASSALAMU`ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YTH : SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA.
YTH : SAUDARA GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
YTH : SAUDARA PARA PEJABAT SIPIL, TNI DAN POLRI, PARA UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN.
YTH : REKAN-REKAN WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK

PERTAMA-TAMA MARI KITA SENANTIASA MEMPERBARUI UNGKAPAN DAN PERWUJUDKAN RASA SYUKUR KITA KEPADA ALLAH SWT - TUHAN YANG MAHA ESA - ATAS SEGALA KARUNIA DAN NIKMAT-NYA YANG TELAH KITA TERIMA, TERMASUK NIKMAT KESEHATAN DAN KELAPANGAN WAKTU, SEHINGGA KITA DAPAT BERTEMU PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN DALAM RANGKA PENDAPAT AKHIR FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LPJP APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009.


PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN

SEBELUM SAMPAI KEPADA PENDAPAT AKHIR, KAMI TERLEBIH DAHULU MENYAMPAIKAN APRESIASI KEPADA GUBERNUR SUMATERA UTARA, BAPAK SYAMSUL ARIFIN, YANG PADA KAMIS MALAM YANG LALU TELAH MEMANGGIL DISTRIBUTOR BAHAN POKOK DAN MEMERINTAHKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUMUT DAN BUPATI/WALIKOTA UNTUK MENYIAPKAN OPERASI PASAR DALAM MENYIKAPI NAIKNYA HARGA KEBUTUHAN POKOK DALAM BEBERAPA HARI TERAKHIR. KITA SEMUA TENTU BERHARAP AGAR REALISASI ATAS HAL TERSEBUT BENAR-BENAR DILAKSANAKAN DENGAN TEPAT WAKTU, TEMPAT DAN SASARAN. SAYANGNYA TINDAKAN INI TERLAMBAT DILAKUKAN DAN PADA CATATAN KAMI MEMANG SELALU DEMIKIAN. KEBIJAKAN YANG DIAMBIL YANG TERKAIT DENGAN KEPENTINGAN RAKYAT SELALU TERLAMBAT MENUNGGU KONDISI RAKYAT SUDAH BABAK BELUR (SETELAH BEBAN REKENING LISTRIK NAIK DITAMBAH LAGI DENGAN KENAIKAN HARGA-HARGA BARANG TERUTAMA KEBUTUHAN POKOK). BUKANKAH HAL INI SEHARUSNYA SUDAH DAPAT DIANTISIPASI SEJAK AWAL. KARENA SECARA TEORITIS DAN PENGALAMAN MASA LALU SESUNGGUHNYA KENAIKAN TDL SUDAH PASTI DAMPAK IKUTANNNYA AKAN MENIMBULKAN INFLASI.
FRAKSI PKS BERHARAP AGAR KEBIJAKAN TERSEBUT TERUS DIPANTAU OLEH BAPAK GUBERNUR DAN KITA SEMUA, SERTA DILAKSANAKAN SECARA BERLANJUT SAMPAI KONDISI HARGA SEMBAKO KEMBALI PADA TINGKAT YANG WAJAR.

PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN

MELALUI PEMANDANGAN UMUM YANG LALU, FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA TELAH MEMAPARKAN KONDISI PELAKSANAAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2009. KAMI JUGA TELAH MEMINTA KEPADA PEMPROPSU UNTUK MENJELASKAN BEBERAPA HAL PENTING YANG MENJADI CATATAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMPROPSU TAHUN ANGGARAN 2009. KAMI JUGA TELAH MENDENGAR JAWABAN GUBERNUR ATAS PANDANGAN DAN BEBERAPA PERTANYAAN YANG KAMI AJUKAN.

SEBELUM SAMPAI KEPADA KESIMPULAN PENDAPAT AKHIR KAMI ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI, PERLU KAMI GARIS BAWAHI KEMBALI BEBERAPA HAL PENTING YANG PATUT MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMPROPSU:

1. TOTAL REALISASI PENDAPATAN APBD PROPINSI SUMUT TAHUN 2009 SEBESAR RP. 3.212.558.700.105,20 MERUPAKAN 96,82 % DARI TARGET ANGGARAN 2009 YANG SEBESAR RP. 3.318.084.379.738,00. PADA SISI LAIN, REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH ADALAH SEBESAR RP. 2.016.073.324.081,20 MERUPAKAN 95,63% DARI TARGET ANGGARAN 2009 YANG SEBESAR RP. 2.108.262.616.180,00.

FRAKSI PKS MENGAPRESIASI PENCAPAIAN PENDAPATAN TERSEBUT DIATAS. NAMUN, DI SEBALIK PENCAPAIAN ANGKA-ANGKA TERSEBUT, MASIH ADA HAL YANG HARUS DIJELASKAN, YAKNI APAKAH CAPAIAN TERSEBUT MERUPAKAN POTENSI SESUNGGUHNYA YANG DIMILIKI PROPINSI SUMUT ATAUKAH POTENSI SESUNGGUHNYA JUSTERU JAUH DI ATAS CAPAIAN TERSEBUT. KARENANYA, KAMI SELALU MEMINTA KEPADA PANITIA ANGGARAN EKSEKUTIF UNTUK MENYEDIAKAN DATA PENDUKUNG ATAS SETIAP ASUMSI-ASUMSI PENDAPATAN YANG DIPERKIRAKAN DALAM RANCANGAN ANGGARAN DI SETIAP TAHUN ANGGARANNYA.

PADA SISI YANG LAIN, APBD PROPINSI SUMUT TAHUN 2009 TERNYATA MEMILIKI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) SEBESAR RP. 346.451.155.414,00 . KAMI BERHARAP AGAR SILPA APBD PROPINSI SUMUT DI TAHUN SELANJUTNYA DAPAT DIPERKECIL SEHINGGA PEMBANGUNAN DI PROPINSI SUMUT MENJADI MAKSIMAL.

2. ADANYA TEMUAN BPK MENYANGKUT PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL YANG MASIH BERMASALAH HARUS DISIKAPI SECARA SERIUS OLEH PEMPROPSU MAUPUN DPRD SUMUT. PADA SISI PEMPROPSU, KAMI TELAH MENDENGAR PENJELASAN GUBERNUR UNTUK MEMBERIKAN SANKSI YANG TEGAS DAN KONSISTEN KEPADA APARATUR YANG TERKAIT. KARENYA, BENTUK KONKRIT ATAS PENERAPAN SANKSI TERSEBUT AKAN MENJADI PERHATIAN KAMI, UNTUK SELANJUTNYA AKAN KEMBALI KAMI PERTANYAAN DI WAKTU YANG AKAN DATANG. PADA SISI DPRD SUMUT, KAMI MEMINTA KEPADA PIMPINAN DPRD UNTUK MEMBERIKAN TEGURAN KEPADA BADAN ANGGARAN DPRD, UNTUK SELANJUTNYA AGAR SELEKTIF DALAM MELOLOSKAN BANTUAN-BANTUAN SOSIAL.

3. TERKAIT PERTANYAAN KAMI TENTANG PEMBAYARAN DANA BAGI HASIL KE KABUPATEN/KOTA YANG MENURUT BPK MASIH TERTUNGGAK SEBESAR RP.142 M LEBIH PADA TAHUN ANGGARAN 2009, KAMI TELAH MENDENGAR JAWABAN GUBERNUR DENGAN SEKSAMA. KAMI MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA SAUDARA GUBERNUR YANG MENYATAKAN AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN TERSEBUT MULAI P.APBD 2010. KAMI MEMINTA PEMPROPSU BENAR-BENAR KONSISTEN DENGAN PERNYATAAN TERSEBUT.

4. FRAKSI PKS JUGA MENGINGATKAN KEPADA PEMPROPSU UNTUK SECARA SERIUS MEMPERHATIKAN TEMUAN-TEMUAN DPRD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG HASILNYA TELAH DIPAPARKAN DALAM PARIPURNA LAPORAN KUNJUNGAN KERJA DPRD TANGGAL 21 S/D 25 JUNI 2010. KAMI MEMINTA KEPADA PEMPROPSU AGAR HAL-HAL TERSEBUT UNTUK SELANJUTNYA DIPERBAIKI. HAL-HAL PENTING YANG PERLU KAMI GARIS-BAWAHI KEMBALI DARI LAPORAN KUNJUNGAN KERJA TERSEBUT, YAKNI:

A. PENINGKATAN JALAN PEMATANG SIANTAR – TIGA RUNGGU YANG REALISASI PEMBANGUNANNYA MASIH DIBAWAH 10 % SEMENTARA PROYEK MULTI YEARS TERSEBUT TELAH DIDANAI RP. 5 MILYAR DARI APBD 2009 DARI TOTAL RP. 25 M. KUALITAS PROYEK TERSEBUT JUGA DIKHAWATIRKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG SEHARUSNYA.

TERKAIT DENGAN HAL INI JUGA, FRAKSI PKS MENGINGATKAN GUBERNUR SUMATERA UTARA UNTUK MENINDAK-LANJUTI HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PELAKSANAAN BELANJA BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2008 DAN 2009 SESUAI SURAT BPK NO. 50/S/XVIII.MDN/02/2010 TERTANGGAL 24 PEBRUARI 2010.

B. PEMBANGUNAN KANTOR SAMSAT SALAK DI KABUPATEN PHAKPAK BARAT YANG BARU TEREALISASI 30%.

C. KELUHAN SKPD KABUPATEN TANAH KARO, KABUPATEN DAIRI DAN KABUPATEN PHAKPAK BARAT ATAS KINERJA KEPALA BIRO KEUANGAN PEMPROPSU. SESUNGGUHNYA KELUHAN INI ADALAH KELUHAN SEMUA KABUPATEN/KOTA TERKAIT DENGAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN, BAGI HASIL DAN BANTUAN DAERAH BAWAHAN. DENGAN PERMASALAHAN TIDAK TEPAT WAKTU DAN ADANYA POTONGAN-POTONGAN YANG TIDAK WAJAR. UNTUK ITU KAMI SARANKAN KEDEPAN DAN BERDASARKAN SARAN DARI KABUPATEN/KOTA AGAR PENYALURAN DANA BAGI HASIL/KEUANGAN DILAKUKAN DENGAN POLA DAU DAN PENYALURAN BDB DENGAN POLA DAK SEBAGAIMANA DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT.

D. PEMBERIAN SANKSI KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG DALAM REALISASI BANTUAN DAERAH BAWAHAN MERUBAH NAMA DAN ANGGARANNYA SERTA MENJADIKANNYA MENYATU DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DIDANAI OLEH APBD KABUPATEN/KOTA SETEMPAT.

E. PERMINTAAN UNTUK DILAKUKANNYA AUDIT ATAS SELURUH PEKERJAAN YANG ADA PADA DINAS PENDIDIKAN SUMUT DAN MENGEVALUASI KEPALA DINAS PENDIDIKANNYA. DAN SEKALIGUS JUGA KAMI MENYARANKAN KEPADA DPRD PROVINSI SUMUT SEGERA MEMBENTUK PANSUS UNTUK MENGEVALUASI PROGRAM KERJA DINAS PENDIDIKAN SUMUT.


PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN

MUDAH-MUDAHAN BEBERAPA CATATAN YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN DI ATAS AKAN MENJADI MASUKAN BAGI KITA SEMUA, TERUTAMA BAGI PEMPROPSU, DALAM MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN APBD UNTUK TAHUN INI DAN TAHUN-TAHUN YANG AKAN DATANG.
SETELAH MENGIKUTI DENGAN SEKSAMA PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN INI SEJAK DARI BADAN ANGGARAN YANG KEMUDIAN DIIKUTI DENGAN KUNJUNGAN KERJA SAMPAI DENGAN JAWABAN GUBERNUR ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI KAMI BERUSAHA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MEMPELAJARI INFORMASI DAN DATA-DATA YANG DITERIMA, AKAN TETAPI INFORMASI-DAN DATA-DATA YANG TERSEDIA TIDAK MEMADAI UNTUK DIJADIKAN DASAR DALAM MELAKUKAN PENILAIAN.
OLEH KARENA ITU DENGAN MENGUCAPKAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENYATAKAN TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT ATAS RANPERDA TENTANG LPJP APBD PROVINSI SUMUT TAHUN ANGGARAN 2009.


PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN

DEMIKIANLAH PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI. TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA.

WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

MEDAN, 19 JULI 2009
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD SUMATERA UTARA
JURU BICARA

HJ. NURAZIZAH TAMBUNAN,SS
KETUA SEKRETARIS

HIDAYATULLAH, SE AMSAL NASUTION, B.ENG

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar