Minggu, 18 Juli 2010

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD SU TERHADAP RANPERDA TENTANG LPJP APBD PROVSU 2009

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD SU
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN (LPJP) APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009



ASSALAMU`ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YTH : SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA.
YTH : SAUDARA GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
YTH : SAUDARA PARA PEJABAT SIPIL, TNI DAN POLRI, PARA UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN.
YTH : REKAN-REKAN WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK

PERTAMA-TAMA MARI KITA SENANTIASA MEMPERBARUI UNGKAPAN DAN PERWUJUDKAN RASA SYUKUR KITA KEPADA ALLAH SWT - TUHAN YANG MAHA ESA - ATAS SEGALA KARUNIA DAN NIKMAT-NYA YANG TELAH KITA TERIMA, TERMASUK NIKMAT KESEHATAN DAN KELAPANGAN WAKTU, SEHINGGA KITA DAPAT BERTEMU PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN DALAM RANGKA PENDAPAT AKHIR FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LPJP APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009.

PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN

SEBELUM SAMPAI KEPADA PENDAPAT AKHIR, KAMI TERLEBIH DAHULU MENYAMPAIKAN APRESIASI KEPADA GUBERNUR SUMATERA UTARA, BAPAK SYAMSUL ARIFIN, YANG PADA KAMIS MALAM YANG LALU TELAH MEMANGGIL DISTRIBUTOR BAHAN POKOK DAN MEMERINTAHKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUMUT DAN BUPATI/WALIKOTA UNTUK MENYIAPKAN OPERASI PASAR DALAM MENYIKAPI NAIKNYA HARGA KEBUTUHAN POKOK DALAM BEBERAPA HARI TERAKHIR. KITA SEMUA TENTU BERHARAP AGAR REALISASI ATAS HAL TERSEBUT BENAR-BENAR DILAKSANAKAN DENGAN TEPAT WAKTU, TEMPAT DAN SASARAN. SAYANGNYA TINDAKAN INI TERLAMBAT DILAKUKAN DAN PADA CATATAN KAMI MEMANG SELALU DEMIKIAN. KEBIJAKAN YANG DIAMBIL YANG TERKAIT DENGAN KEPENTINGAN RAKYAT SELALU TERLAMBAT MENUNGGU KONDISI RAKYAT SUDAH BABAK BELUR (SETELAH BEBAN REKENING LISTRIK NAIK DITAMBAH LAGI DENGAN KENAIKAN HARGA-HARGA BARANG TERUTAMA KEBUTUHAN POKOK). BUKANKAH HAL INI SEHARUSNYA SUDAH DAPAT DIANTISIPASI SEJAK AWAL. KARENA SECARA TEORITIS DAN PENGALAMAN MASA LALU SESUNGGUHNYA KENAIKAN TDL SUDAH PASTI DAMPAK IKUTANNNYA AKAN MENIMBULKAN INFLASI.
FRAKSI PKS BERHARAP AGAR KEBIJAKAN TERSEBUT TERUS DIPANTAU OLEH BAPAK GUBERNUR DAN KITA SEMUA, SERTA DILAKSANAKAN SECARA BERLANJUT SAMPAI KONDISI HARGA SEMBAKO KEMBALI PADA TINGKAT YANG WAJAR.

PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN

MELALUI PEMANDANGAN UMUM YANG LALU, FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA TELAH MEMAPARKAN KONDISI PELAKSANAAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2009. KAMI JUGA TELAH MEMINTA KEPADA PEMPROPSU UNTUK MENJELASKAN BEBERAPA HAL PENTING YANG MENJADI CATATAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMPROPSU TAHUN ANGGARAN 2009. KAMI JUGA TELAH MENDENGAR JAWABAN GUBERNUR ATAS PANDANGAN DAN BEBERAPA PERTANYAAN YANG KAMI AJUKAN.

SEBELUM SAMPAI KEPADA KESIMPULAN PENDAPAT AKHIR KAMI ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI, PERLU KAMI GARIS BAWAHI KEMBALI BEBERAPA HAL PENTING YANG PATUT MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMPROPSU:

1. TOTAL REALISASI PENDAPATAN APBD PROPINSI SUMUT TAHUN 2009 SEBESAR RP. 3.212.558.700.105,20 MERUPAKAN 96,82 % DARI TARGET ANGGARAN 2009 YANG SEBESAR RP. 3.318.084.379.738,00. PADA SISI LAIN, REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH ADALAH SEBESAR RP. 2.016.073.324.081,20 MERUPAKAN 95,63% DARI TARGET ANGGARAN 2009 YANG SEBESAR RP. 2.108.262.616.180,00.

FRAKSI PKS MENGAPRESIASI PENCAPAIAN PENDAPATAN TERSEBUT DIATAS. NAMUN, DI SEBALIK PENCAPAIAN ANGKA-ANGKA TERSEBUT, MASIH ADA HAL YANG HARUS DIJELASKAN, YAKNI APAKAH CAPAIAN TERSEBUT MERUPAKAN POTENSI SESUNGGUHNYA YANG DIMILIKI PROPINSI SUMUT ATAUKAH POTENSI SESUNGGUHNYA JUSTERU JAUH DI ATAS CAPAIAN TERSEBUT. KARENANYA, KAMI SELALU MEMINTA KEPADA PANITIA ANGGARAN EKSEKUTIF UNTUK MENYEDIAKAN DATA PENDUKUNG ATAS SETIAP ASUMSI-ASUMSI PENDAPATAN YANG DIPERKIRAKAN DALAM RANCANGAN ANGGARAN DI SETIAP TAHUN ANGGARANNYA.

PADA SISI YANG LAIN, APBD PROPINSI SUMUT TAHUN 2009 TERNYATA MEMILIKI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) SEBESAR RP. 346.451.155.414,00 . KAMI BERHARAP AGAR SILPA APBD PROPINSI SUMUT DI TAHUN SELANJUTNYA DAPAT DIPERKECIL SEHINGGA PEMBANGUNAN DI PROPINSI SUMUT MENJADI MAKSIMAL.

2. ADANYA TEMUAN BPK MENYANGKUT PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL YANG MASIH BERMASALAH HARUS DISIKAPI SECARA SERIUS OLEH PEMPROPSU MAUPUN DPRD SUMUT. PADA SISI PEMPROPSU, KAMI TELAH MENDENGAR PENJELASAN GUBERNUR UNTUK MEMBERIKAN SANKSI YANG TEGAS DAN KONSISTEN KEPADA APARATUR YANG TERKAIT. KARENYA, BENTUK KONKRIT ATAS PENERAPAN SANKSI TERSEBUT AKAN MENJADI PERHATIAN KAMI, UNTUK SELANJUTNYA AKAN KEMBALI KAMI PERTANYAAN DI WAKTU YANG AKAN DATANG. PADA SISI DPRD SUMUT, KAMI MEMINTA KEPADA PIMPINAN DPRD UNTUK MEMBERIKAN TEGURAN KEPADA BADAN ANGGARAN DPRD, UNTUK SELANJUTNYA AGAR SELEKTIF DALAM MELOLOSKAN BANTUAN-BANTUAN SOSIAL.

3. TERKAIT PERTANYAAN KAMI TENTANG PEMBAYARAN DANA BAGI HASIL KE KABUPATEN/KOTA YANG MENURUT BPK MASIH TERTUNGGAK SEBESAR RP.142 M LEBIH PADA TAHUN ANGGARAN 2009, KAMI TELAH MENDENGAR JAWABAN GUBERNUR DENGAN SEKSAMA. KAMI MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA SAUDARA GUBERNUR YANG MENYATAKAN AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN TERSEBUT MULAI P.APBD 2010. KAMI MEMINTA PEMPROPSU BENAR-BENAR KONSISTEN DENGAN PERNYATAAN TERSEBUT.

4. FRAKSI PKS JUGA MENGINGATKAN KEPADA PEMPROPSU UNTUK SECARA SERIUS MEMPERHATIKAN TEMUAN-TEMUAN DPRD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG HASILNYA TELAH DIPAPARKAN DALAM PARIPURNA LAPORAN KUNJUNGAN KERJA DPRD TANGGAL 21 S/D 25 JUNI 2010. KAMI MEMINTA KEPADA PEMPROPSU AGAR HAL-HAL TERSEBUT UNTUK SELANJUTNYA DIPERBAIKI. HAL-HAL PENTING YANG PERLU KAMI GARIS-BAWAHI KEMBALI DARI LAPORAN KUNJUNGAN KERJA TERSEBUT, YAKNI:

A. PENINGKATAN JALAN PEMATANG SIANTAR – TIGA RUNGGU YANG REALISASI PEMBANGUNANNYA MASIH DIBAWAH 10 % SEMENTARA PROYEK MULTI YEARS TERSEBUT TELAH DIDANAI RP. 5 MILYAR DARI APBD 2009 DARI TOTAL RP. 25 M. KUALITAS PROYEK TERSEBUT JUGA DIKHAWATIRKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG SEHARUSNYA.

TERKAIT DENGAN HAL INI JUGA, FRAKSI PKS MENGINGATKAN GUBERNUR SUMATERA UTARA UNTUK MENINDAK-LANJUTI HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PELAKSANAAN BELANJA BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2008 DAN 2009 SESUAI SURAT BPK NO. 50/S/XVIII.MDN/02/2010 TERTANGGAL 24 PEBRUARI 2010.

B. PEMBANGUNAN KANTOR SAMSAT SALAK DI KABUPATEN PHAKPAK BARAT YANG BARU TEREALISASI 30%.

C. KELUHAN SKPD KABUPATEN TANAH KARO, KABUPATEN DAIRI DAN KABUPATEN PHAKPAK BARAT ATAS KINERJA KEPALA BIRO KEUANGAN PEMPROPSU. SESUNGGUHNYA KELUHAN INI ADALAH KELUHAN SEMUA KABUPATEN/KOTA TERKAIT DENGAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN, BAGI HASIL DAN BANTUAN DAERAH BAWAHAN. DENGAN PERMASALAHAN TIDAK TEPAT WAKTU DAN ADANYA POTONGAN-POTONGAN YANG TIDAK WAJAR. UNTUK ITU KAMI SARANKAN KEDEPAN DAN BERDASARKAN SARAN DARI KABUPATEN/KOTA AGAR PENYALURAN DANA BAGI HASIL/KEUANGAN DILAKUKAN DENGAN POLA DAU DAN PENYALURAN BDB DENGAN POLA DAK SEBAGAIMANA DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT.

D. PEMBERIAN SANKSI KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG DALAM REALISASI BANTUAN DAERAH BAWAHAN MERUBAH NAMA DAN ANGGARANNYA SERTA MENJADIKANNYA MENYATU DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DIDANAI OLEH APBD KABUPATEN/KOTA SETEMPAT.

E. PERMINTAAN UNTUK DILAKUKANNYA AUDIT ATAS SELURUH PEKERJAAN YANG ADA PADA DINAS PENDIDIKAN SUMUT DAN MENGEVALUASI KEPALA DINAS PENDIDIKANNYA. DAN SEKALIGUS JUGA KAMI MENYARANKAN KEPADA DPRD PROVINSI SUMUT SEGERA MEMBENTUK PANSUS UNTUK MENGEVALUASI PROGRAM KERJA DINAS PENDIDIKAN SUMUT.


PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN

MUDAH-MUDAHAN BEBERAPA CATATAN YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN DI ATAS AKAN MENJADI MASUKAN BAGI KITA SEMUA, TERUTAMA BAGI PEMPROPSU, DALAM MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN APBD UNTUK TAHUN INI DAN TAHUN-TAHUN YANG AKAN DATANG.
SETELAH MENGIKUTI DENGAN SEKSAMA PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN INI SEJAK DARI BADAN ANGGARAN YANG KEMUDIAN DIIKUTI DENGAN KUNJUNGAN KERJA SAMPAI DENGAN JAWABAN GUBERNUR ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI KAMI BERUSAHA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MEMPELAJARI INFORMASI DAN DATA-DATA YANG DITERIMA, AKAN TETAPI INFORMASI-DAN DATA-DATA YANG TERSEDIA TIDAK MEMADAI UNTUK DIJADIKAN DASAR DALAM MELAKUKAN PENILAIAN.
OLEH KARENA ITU DENGAN MENGUCAPKAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENYATAKAN TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT ATAS RANPERDA TENTANG LPJP APBD PROVINSI SUMUT TAHUN ANGGARAN 2009.


PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN

DEMIKIANLAH PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI. TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA.

WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

MEDAN, 19 JULI 2009
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD SUMATERA UTARA
JURU BICARA

HJ. NURAZIZAH TAMBUNAN,SS
KETUA SEKRETARIS

HIDAYATULLAH, SE AMSAL NASUTION, B.ENG

Baca Selengkapnya...

Selasa, 13 Juli 2010

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PKS DPRDSU TERHADAP LPJP APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009

PEMANDANGAN UMUM ANGGOTA DEWAN ATAS NAMA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD SU
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN(LPJP)
APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009



ASSALAMU`ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

YTH : SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA.
YTH : SAUDARA GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
YTH : SAUDARA PARA PEJABAT SIPIL, TNI DAN POLRI, PARA UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN.
YTH : REKAN-REKAN WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK

PERTAMA-TAMA MARI KITA SENANTIASA MEMPERBARUI UNGKAPAN DAN PERWUJUDAN RASA SYUKUR KITA KEPADA ALLAH SWT - TUHAN YANG MAHA ESA - ATAS SEGALA KARUNIA DAN NIKMAT-NYA YANG TELAH KITA TERIMA, TERMASUK NIKMAT KESEHATAN DAN KELAPANGAN WAKTU, SEHINGGA KITA DAPAT BERTEMU PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN DALAM RANGKA PEMANDANGAN UMUM ANGGOTA DEWAN ATAS NAMA FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LPJP APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009.

PEMANDANGAN UMUM KALI INI MENJADI BEGITU ISTIMEWA DAN BERNILAI KARENA INILAH PEMANDANGAN UMUM PERTAMA YANG DILAKUKAN DPRD SUMUT SELAMA TAHUN 2010 INI. INILAH MOMENT BAGI SETIAP FRAKSI UNTUK SECARA TERBUKA MEMBERIKAN MASUKAN DAN PANDANGAN MELALUI FORUM PARIPURNA YANG TERHORMAT INI, BAIK DALAM RANGKA MENANGGAPI DINAMIKA PERKEMBANGAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MAUPUN MENYAMPAIKAN PANDANGAN DAN MASUKAN TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN DAN PERJALANAN PEMERINTAHAN DI SUMATERA UTARA.






PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN

MELALUI RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI, IZINKANLAH KAMI, FRAKSI PKS, MENYAMPAIKAN UCAPAN SELAMAT KEPADA PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR YANG PADA BULAN LALU TELAH GENAP BERUSIA 2 (DUA) TAHUN DALAM MEMIMPIN PEMERINTAHAN DI PROPINSI SUMATERA UTARA INI. KITA SEMUA TENTU BERHARAP AGAR PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BAPAK T. SYAMSUL ARIFIN. S.E DAN BAPAK IR. GATOT PUJONUGROHO SEMAKIN ERAT BERGANDENGAN TANGAN, BERSINERGI DAN BAHU MEMBAHU DALAM MENGEMBAN AMANAH PEMERINTAHAN. WALAUPUN FRAKSI PKS JUGA MENDENGAR DAN MEMBACA ADANYA PROVOKASI MAUPUN INTRIK YANG MENYATAKAN BAHWA PASANGAN INI SEOLAH-OLAH SUDAH MULAI ”PISAH RANJANG”.


FRAKSI PKS PERLU MENEGASKAN SIKAP DAN PANDANGAN MELALUI RAPAT PARIPURNA INI BAHWA PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SAAT INI ADALAH PASANGAN YANG DIUSUNG - OLEH SALAH SATUNYA - PARTAI KEADILAN SEJAHTERA. KARENA ITU, FRAKSI PKS DPRD SUMUT AKAN SENANTIASA MEMBERIKAN APRESIASI DAN DUKUNGAN TERHADAP SETIAP KEBIJAKAN PEMPROPSU YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT SUMUT, BAIK YANG TELAH MAUPUN JUGA YANG AKAN DILAKSANAKAN. SEKALIPUN TERKADANG BENTUK APRESIASI DAN DUKUNGAN FRAKSI PKS TERSEBUT DISALAH-ARTIKAN OLEH SEBAGIAN KALANGAN DAN DIANGGAP SEBAGAI KRITIKAN YANG MELEMAHKAN. SESUNGGUHNYA HAL TERSEBUT KELIRU, SEBAB PRINSIP YANG SENANTIASI KAMI KEDEPANKAN ADALAH ”TAWASHOU BIL HAQ, WA TAWASHOU BISH-SHOBR”, YAKNI SALING MENASEHATI SUPAYA MENTAATI KEBENARAN DAN SALING MENASEHATI SUPAYA MENETAPI KESABARAN”.

DALAM KONTEKS ITU PULALAH, FRAKSI PKS KEMBALI MENGINGATKAN PERLUNYA UPAYA YANG KONSISTEN DAN SERIUS OLEH KITA BERSAMA, TERUTAMA JAJARAN PEMPROPSU UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR YANG DISAMPAIKAN DALAM KAMPANYE YANG LALU, DENGAN SLOGAN ”AGAR RAKYAT TIDAK LAPAR, TIDAK SAKIT, DAN TIDAK BODOH, SERTA PUNYA MASA DEPAN”. PERWUJUDAN VISI DAN MISI INI PERLU UNTUK SEMAKIN DIPRIORITASKAN DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 YANG AKAN DATANG DENGAN MERUMUSKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG FOKUS, TERUKUR DAN TERENCANA. VISI DAN MISI INI PULALAH YANG AKAN MENJADI SALAH SATU UKURAN KAMI DALAM MEMBERIKAN MASUKAN DAN PANDANGAN TERHADAP RANPERDA LPJP APBD TAHUN 2009 YANG HARI INI KITA PARIPURNAKAN.


PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN

MELALUI RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI, FRAKSI PKS TERLEBIH DAHULU MENYAMPAIKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN BERKAITAN DENGAN DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI SUMATERA UTARA.


1. BERKENAAN DENGAN ASPIRASI PEMEKARAN DAERAH. BAPAK GUBERNUR DAN DEWAN YANG TERHORMAT, DALAM BEBERAPA WAKTU YANG LALU, MASYARAKAT SUMATERA UTARA DARI BEBERAPA DAERAH TELAH MENYAMPAIKAN ASPIRASINYA KEPADA DRPD SUMUT DALAM RANGKA PEMEKARAN DAERAH. KEINGINAN TERSEBUT BERBENTUK RENCANA PEMBENTUKAN PROPINSI BARU, YAITU RENCANA PEMBENTUKAN:

1) PROPINSI SUMATERA TENGGARA,
2) PROPINSI KEPULAUAN NIAS, DAN
3) PROPINSI TAPIAN NAULI.

FRAKSI PKS BERPENDAPAT BAHWA ASPIRASI UNTUK PEMBENTUKAN PROPINSI TERSEBUT HARUS DIDENGAR DAN DIPANDANG SECARA UTUH DAN INTEGRAL. HAL INI MENGINGAT BAHWA SEBAGIAN DARI DAERAH-DAERAH TERSEBUT ADALAH JUGA DAERAH YANG DAHULU PERNAH DINYATAKAN AKAN BERGABUNG DALAM PEMBENTUKAN PROPINSI TAPANULI. REALITA INI BERIMPLIKASI TERJADINYA TUMPANG TINDIH WILAYAH PEMEKARAN. KAMI MENGINGATKAN KEPADA PEMPROPSU MAUPUN DEWAN AGAR REALITA INI BENAR-BENAR DIDUDUKKAN SECARA JELAS DAN NYATA, SEHINGGA DIDAPATKAN DATA DAN FAKTA TENTANG PEMEKARAN YANG SESUNGGUHNYA DIINGINKAN MASYARAKAT DAN BUKAN HANYA OLEH SEBAGIAN KECIL KELOMPOK ELIT. FRAKSI PKS MENG-APRESIASI USUL-USUL INI DAN MEMPERSILAHKAN KEPADA KOMPONEN MASYARAKAT YANG MENGAJUKAN USUL PEMEKARAN TERSEBUT UNTUK MEMPERJUANGKAN ASPIRASINYA SEMAKSIMAL MUNGKIN, SELAMA MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA TANPA HARUS DILAKUKAN DENGAN CARA-CARA KEKERASAN. ADAPUN USULAN PROPINSI TAPANULI, SAMPAI SAAT INI KAMI MENILAI BELUM MEMENUHI SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN PROVINSI SEBAGAIMANA TERMAKTUB PADA PP 78 TAHUN 2007.



2. BERKENAAN DENGAN TINGKAT KEMISKINAN. BAPAK GUBERNUR YANG TERHORMAT, BERDASARKAN DATA ANGKA KEMISKINAN YANG DIPAKAI DAN DISAMPAIKAN OLEH PEMPROPSU DINYATAKAN BAHWA TINGKAT KEMISKINAN MENGALAMI PENURUNAN 11%. NAMUN DISAYANGKAN TERNYATA DATA PASTI MENGENAI JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN BERSERTA JUMLAH JIWA DAN SEBARANNYA TIDAK DIMILIKI OLEH PEMPROPSU. HAL INI TERUNGKAP DALAM RAPAT KERJA KOMISI-E DPRD SUMUT DENGAN SKPD TERKAIT. KARENANYA MENJADI PERTANYAAN PENTING BAGI KITA SEMUA BAGAIMANAKAH CARA MENDAPATKAN ANGKA PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN SEBESAR 11% TERSEBUT?? MOHON PENJELASAN ATAS MASALAH INI. BAHKAN LEBIH LANJUT BAHWA TARGET PEMPROPSU UNTUK PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN PADA TAHUN 2010 INI JUGA TIDAK ADA, FRAKSI PKS BERPENDAPAT BAHWA KEBERADAAN DATA KELUARGA MISKIN BESERTA JUMLAH JIWA DAN SEBARANNYA MENJADI PENTING AGAR KITA SECARA BERSAMA-SAMA DAPAT MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS UNTUK PENCAPAIAN VISI DAN MISI YANG TELAH DITETAPKAN.


3. BERKENAAN DENGAN UJIAN NASIONAL. FRAKSI PKS BERPENDAPAT BAHWA PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PERLU DICERMATI SECARA MENDALAM GUNA MEMASTIKAN URGENSI KEBERADAANNYA. DARI PANTAUAN DAN PEMBERITAAN ATAS PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TERSEBUT DARI TAHUN KE TAHUN, TERNYATA PELAKSANANNYA TETAP SAJA TERINDIKASI DIPENUHI SANDIWARA DAN REKAYASA. HAL INI DAPAT DIPAHAMI SECARA MUDAH, BAHWA SEKOLAH HARUS MENJAMIN TINGKAT KELULUSAN, APAKAH SEBAGAI PENCAPAIAN ATAS TARGET SEKOLAH, TARGET DINAS PENDIDIKAN ATAUPUN PERMINTAAN KEPALA DAERAH. DENGAN DEMIKIAN SEKOLAH PADA AKHIRNYA AKAN BERUSAHA MENCARI SEGALA UPAYA AGAR TINGKAT KELULUSAN TERSEBUT TERCAPAI. AKHIRNYA NILAI KEMANFAATAN DAN URGENSI PROGRAM INI MENJADI HILANG. KAMI BERPENDAPAT SEANDAINYA UJIAN NASIONAL INI TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN KELULUSAN TETAPI UNTUK PEMETAAN PERMASALAHAN PENDIDIKAN, NISCAYA PROGRAM INI SANGAT BERMANFAAT. KAMI BERHARAP AGAR PEMPROPSU, DALAM HAL INI DINAS PENDIDIKAN, DAPAT MENGAMBIL PERAN AKTIF UNTUK MENGKAJI DAN MENYUARAKAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT TENTANG SOLUSI YANG TEPAT ATAS PERMASALAHAN UJIAN NASIONAL INI.

SEJALAN DENGAN HAL DI ATAS, KAMI JUGA MEMINTA PEMPROPSU DALAM HAL INI DINAS PENDIDIKAN UNTUK JUGA MEMPERHATIKAN PROSES PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) YANG SAAT INI SEDANG BERLANGSUNG. BEBERAPA PERSOALAN YANG SECARA KASAT MATA TERLIHAT MAUPUN JAMAK TERDENGAR DI TENGAH MASYARAKAT ADALAH BURUKNYA MEKANISME PSB, MULAI DARI KETIDAKSIAPAN PANITIA DALAM MELAYANI PENDAFTAR YANG MEMBLUDAK SAMPAI MASALAH JUAL BELI KURSI YANG DILAKUKAN OKNUM KEPALA SEKOLAH, GURU MAUPUN PEJABAT TERKAIT. PENDAFTARAN ONLINE BISA JADI SALAH SATU SOLUSINYA. WALAUPUN MEKANISME INI MENGALAMI KENDALA PELAKSANAAN DI DKI JAKARTA, NAMUN HAL INI SUDAH DITERAPKAN DALAM PENERIMAAN MAHASISWA DI BEBERAPA PERGURUAN TINGGI DAN BERJALAN DENGAN BAIK. KAMI BERHARAP AGAR PEMPROPSU MENGAMBIL PERAN UNTUK MENDORONG KABUPATEN KOTA MEMBUAT REGULASI YANG TEGAS DAN JELAS TERHADAP HAL INI SERTA MEMBANTU PENYIAPAN PERANGKAT SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG.

KEDUA PERMASALAHAN PENDIDIKAN DIATAS SESUNGGUHNYA APABILA DIBIARKAN BERLARUT-LARUT AKAN MENYEBABKAN PENCAPAIAN VISI MISI GUBERNUR “RAKYAT TIDAK BODOH” GAGAL.

4. BERKENAAN DENGAN PT.INALUM. FRAKSI PKS MENDUKUNG RENCANA KEMENTERIAN BUMN UNTUK MENGAMBIL-ALIH SEPENUHNYA SAHAM PT. INALUM PASCA BERAKHIRNYA KONTRAK KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PT. NIPPON ASAHAN ALUMUNIUM. FRAKSI PKS MENILAI BAHWA PENGUASAAN SEPENUHNYA SAHAM PT. INALUM OLEH PEMERINTAH AKAN LEBIH MENJAMIN KONTRIBUSI PERUSAHAN TERSEBUT UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT SUMUT TERUTAMA JIKA DIKAITKAN DENGAN KONDISI KELISTRIKAN DI DAERAH INI. KAMI MENDORONG AGAR PEMPROPSU BERPERAN AKTIF DALAM PROSES PERENCANAAN MASA DEPAN PT INALUM KARENA KAMI MENILAI BAHWA PANDANGAN, KEINGINAN DAN HARAPAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA PATUT UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT. KAMI JUGA MENDUKUNG AGAR PROPINSI SUMATERA UTARA SERTA KABUPATEN KOTA MENGAMBIL PELUANG BERINVESTASI DI PT. INALUM SESUAI KEMAMPUAN KEUANGANNYA. NAMUN KAMI INGIN MENGINGATKAN KEPADA PEMPROVSU AGAR BELAJAR DARI 30 TAHUN SEJARAH PT. INALUM YANG HAMPIR TIDAK MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI DAERAH INI SEHINGGA TIDAK GEGABAH MELIBATKAN PIHAK SWASTA BAIK NASIONAL MAUPUN ASING DALAM AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN STRATEGIS INI.

5. BERKENAAN DENGAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) ASAHAN III. FRAKSI PKS MENILAI BAHWA KEBERADAAN PLTA TERSEBUT SUNGGUH MERUPAKAN JAWABAN MENDESAK YANG HARUS DIREALISASIKAN GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA, MENGINGAT PERSOALAN LISTRIK INI ADALAH PERSOALAN TAHUNAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN DI PROPINSI INI. KARENANYA, FRAKSI PKS MEMINTA KEPADA PEMPROPSU AGAR MEMBERIKAN DUKUNGAN YANG MAKSIMAL SERTA MENGAMBIL PERAN AKTIF DALAM RANGKA PERCEPATAN REALISASI PEMBANGUNAN PLTA TERSEBUT.

6. HAL BERIKUTNYA, KAMI MERASA PERLU MEMBERIKAN PANDANGAN BERKENAAN DENGAN PEMBANGUNAN IRIGASI DI SUMATERA UTARA. BERDASARKAN ANGGARAN PEMPROPSU TAHUN ANGGARAN 2009, ALOKASI ANGGARAN UNTUK PEMBENAHAN IRIGASI DI DAERAH-DAERAH SENTRA PERTANIAN (LUMBUNG PANGAN) DI PROPINSI SUMATERA UTARA MASIH LEBIH KECIL DIBANDINGKAN DENGAN ALOKASI DI DAERAH NON-SENTRA. KAMI BERHARAP AGAR HAL INI MENJADI PERHATIAN KHUSUS PEMPROPSU DAN DPRD SUMUT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BERIKUTNYA.


7. BERKENAAN DENGAN DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KPID. FRAKSI PKS YAKIN BAHWA KITA SEMUA SEPENDAPAT BAHWA PEMBENTUKAN SEBUAH LEMBAGA/INSTITUSI BARU TENTU HARUS DIIKUTI DENGAN PENYEDIAAN ANGGARAN UNTUK LEMBAGA TERSEBUT. NAMUN AMAT DISAYANGKAN, PEMBENTUKAN KPID TIDAK SECARA SIMULTAN DIIKUTI DENGAN PENYEDIAAN ANGGARANNYA DAN BARU DIANGGARKAN DALAM RANCANGAN APBD PERUBAHAN. FRAKSI PKS MERASA PERLU UNTUK MENYOROTI SISI PERENCANAAN YANG KELIHATANNYA TIDAK TERINTEGRASI SECARA UTUH. HAL INI HARUS MENJADI PELAJARAN BAGI KITA SEMUA DALAM PENYUSUNAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN KEDEPAN


8. DEMIKIAN JUGA TERKAIT DENGAN LEMBAGA YANG CONCERN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM, PERLINDUNGAN HAM DAN PENDIDIKAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBELAAAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU, SUDAH SEWAJARNY6A PEMERINTAH MEMBERI PERHATIAN KHUSUS DENGAN MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK LEMBAGA-LEMBAGA SEPERTI INI. PADA PANDANGAN KAMI, LBH MEDAN ADALAH SALAH SATU LEMBAGA YANG LAYAK MENDAPAT BANTUAN DANA DIMAKSUD. KAMI SARANKAN AGAR PEMERINTAH SUMUT DAPAT MENGALOKASIKAN DANA SEBESAR 1 MILYAR UNTUK LEMBAGA INI PADA PERUBAHAN APBD 2010.


9. PADA KESEMPATAN INI JUGA, FRAKSI PKS MERASA PERLU UNTUK MEMINTA PENJELASAN ATAS KEBERADAAN DANA ISLAMIC CENTRE SEBESAR RP 60 M YANG TELAH DIANGGARKAN DALAM APBD SEBELUMNYA. DIMANAKAH DANA TERSEBUT DITEMPATKAN SAAT INI? HAL INI MENGINGAT SAMPAI SAAT INI PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTRE TERSEBUT BELUM TEREALISASI. FRAKSI PKS JUGA MEMINTA KETERANGAN TENTANG KEMUNGKINAN ALTERNATIF ATAU SOLUSI ATAS BELUM TEREALISASINYA PROGRAM TERSEBUT



PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN

BERIKUT INI, KAMI SAMPAIKAN BEBERAPA CATATAN, PANDANGAN MAUPUN PERTANYAAN BERKAITAN DENGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2009.

FRAKSI PKS DAN KITA SEMUA TENTUNYA PATUT MEMBERIKAN APRESIASI ATAS SEGALA UPAYA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK SENANTIASI MEMPERBAIKI PENGELOLAAN ANGGARAN (APBD). NAMUN CAPAIAN PRESTASI TERSEBUT BARU BISA MENGHANTARKAN PENILAIAN BPK MENGENAI KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMPROPSU TAHUN 2009 MENJADI ”WAJAR DENGAN PENGECUALIAN”. INI ARTINYA BAHWA MASIH TERDAPAT BEBERAPA ITEM-ITEM PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU. INI BERARTI PULA BAHWA KEBOCORAN ANGGARAN PEMPROPSU MASIH TETAP TERJADI.

YANG LEBIH PENTING UNTUK DIPERHATIKAN KEMUDIAN ADALAH KEBOCORAN-KEBOCORAN TERSEBUT MERUPAKAN BAGIAN DARI INDIKASI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI.

FRAKSI PKS MENGHIMBAU DENGAN SANGAT SERIUS AGAR KITA SEMUA, BAIK PEMPROPSU MAUPUN JAJARAN DPRD, AGAR BENAR-BENAR SERIUS UNTUK MEMBENAHI HAL INI. KAMI PERLU MENEKANKAN PENTINGNYA KITA SEMUA MENCERNA KEJADIAN YANG TIDAK DAPAT DIABAIKAN BEGITU SAJA BAHWA SETELAH BEBERAPA TAHUN YANG LALU, KANTOR WALIKOTA MEDAN MENJADI SASARAN, BELAKANGAN KANTOR GUBERNUR SUMUTPUN MENJADI TEMPAT ”KUNJUNGAN” PENYIDIK KPK.

KITA SEMUA TENTU TIDAK INGIN SUMATERA UTARA INI KEMUDIAN MENJADI PROPINSI YANG DICITRAKAN SEBAGAI SARANG KORUPTOR. HAL INI HARUS BETUL-BETUL MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMPROPSU.

DI LAIN PIHAK, FRAKSI PKS SADAR BAHWA KEBERADAAN KAMI DI DPRD SUMUT BUKANLAH SUARA MAYORITAS SEHINGGA PANDANGAN-PANDANGAN KAMI TIDAK OTOMATIS MENJADI SIKAP DAN PANDANGAN DPRD SUMUT. NAMUN KAMI HARUS MENGINGATKAN BAHWA TANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMBERANTAS PERILAKU KORUPSI ADALAH JUGA BERADA DI PUNDAK LEMBAGA LEGISLATIF YANG TERHORMAT INI. BAIK DAN BURUKNYA CITRA PEMPROPSU ADALAH JUGA AKAN MEMBERI WARNA TERHADAP PENILAIAN BAGI DPRD SUMUT.

PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN

SELANJUTNYA, KAMI AKAN MEMBERIKAN RINCIAN PANDANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMPROPSU:


1. PERTAMA, MENGENAI DAYA SERAP ANGGARAN. FRAKSI PKS MEMANDANG PERLU UNTUK MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS TERHADAP KEMAMPUAN REALISASI PENDAPATAN MAUPUN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2009. REALISASI PENDAPATAN APBD 2009 TERCATAT SEBESAR RP. 3,213 TRILIYUN. ANGKA INI JUSTERU MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN TAHUN 2008 YANG BISA MENCAPAI RP. 3,226 TRILIYUN. BAHKAN BILA DIFOKUSKAN PADA KEMAMPUAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), KEMAMPUAN REALISASI TAHUN 2009 HANYA SEBESAR RP. 2,016 TRILIYUN YANG MENURUN JAUH DIBANDINGKAN KEMAMPUAN REALISASI TAHUN 2008 YANG MENCAPAI RP. 2,181 TRILIYUN. REALITA INI TENTU MENGGAMBARKAN MENURUNNYA KEMAMPUAN PEMPROPSU DALAM MENGGALI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH.

DI SISI LAINNYA, MENGENAI REALISASI BELANJA (KEMAMPUAN PENYERAPAN APBD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) UNTUK APBD TAHUN ANGGARAN 2009 MENCAPAI RP. 346 MILYAR. ANGKA INI RELATIF MASIH CUKUP TINGGI, YANG BERARTI BAHWA PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SEHARUSNYA TELAH DINIKMATI MASYARAKAT DI TAHUN 2009 YANG LALU MENJADI SIRNA. BEBERAPA CONTOH KETIDAK-MAMPUAN TERSEBUT KAMI TAMPILKAN SAMPELNYA SEBAGAI BERIKUT:











NOMENKLATUR URUSAN P-APBD REALISASI SELISIH PERSENTASI

1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 135,081,881,808 104,036,777,712 31,045,104,096 77.02
1.01.16 Program Wajib Belajar 9 Tahun 13,891,579,730 11,049,372,388 2,842,207,342 79.54
1.01.17.25 Pengadaan Alat2 Praktek & Peragaan siswa 2,500,000,000 0 2,500,000,000 0.00
1.01.20.05 Peningkatan Kompetisi Pendidik TK 1,494,128,500 424,162,600 1,069,965,900 28.39


NOMEN
KLATUR URUSAN P-APBD REALISASI PERSEN
TASI

1.03. PEKERJAAN UMUM 537,390,354,072 457,198,030,335 85.08
1.03.01 Dinas Bina Marga 452,157,724,072 379,796,004,655 84.00
1.03.02 Dinas Pengelolaan SDA 85,232,630,000 77,402,025,680 90.81
1.03.05.01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 125,000,000 18,570,000 14.86
1.03.15.006 Pembangaunan Jl Marelan(Sp,Jl Pertempuran-Bts Deliserdang/Kota Medan 4,500,000,000 3,509,910,901 78.00
1.03.15.008 Pembangunan Jl. Tiga Johar-Gunung Meriah Deli serdang 1,600,000,000 374,000,580 23.38
1.03.15.012 Biaya Pembebasan Lahan utk Pembangunan Jalan 10,719,176,000 3,550,525 0.03
1.03.15.024 Pembangunan Jl. Aek Humbang-bts Tapsel di Kab.Taput 4,240,000,000 2,411,194,967 56.87
1.03.15.027 Pembangunan Jl. Pangaribuan-Garoga di Taput 1,600,000,000 924,180,193 57.76
1.03.15.030 Pembangunan Jl Silimbat-Parsobutan-bts Lab.Batu di Kab.Tobasa 4,000,000,000 2,100,775,109 52.52
1.03.15.032 Pembangunan Jl. Parlilitan-Pakkat bts Tapteng di Humbahas 1,600,000,000 704,039,656 44.00
1.03.15.035 Pembangunan Jl. Parlilitan-Batu Gajah 5,400,000,000 1,925,131,111 35.65
1.03.15.041 Pembangunan Jl Sorkam kiri-Barus Kan Tapteng 1,600,000,000 572,997,075 35.81
1.03.15.043 Pembangunan Jl Pal XI-Aek Godang Tapsel 6,000,000,000 1,577,304,749 26.29
1.03.15.045 Pembangunan Jl Sipangimbar-Tolang di Tapsel 3,100,000,000 1,078,712,710 34.80
1.03.15.049 Pembangunan Jl Gunungtua-Hutaimbaru Paluta 2,690,000,000 660,786,112 24.56
1.03.15.051 Pembangunan Jl Gunungtua KM 168 Paluta 1,600,000,000 405,794,423 25.36
1.03.15.058 Pembangunan Jl Allage-Muara Tige-Bts Riau di Palas 1,600,000,000 888,514,107 55.53
1.03.18.050 Pemeliharaan rutin jalan di Tapsel 2,512,000,000 992,799,000 39.52
1.03.18.052 Pemeliharaan rutin jalan di Palas/paluta 3,624,000,000 2,445,468,600 67.48
1.03.31.008 Pengawasan/Supervisi jembatan provinsi 1,100,000,000 365,918,800 33.27
1.03.31.016 Monitoring/evaluasi peralatan 200,000,000 54,910,000 27.46
BERDASARKAN DATA DI ATAS TERGAMBAR BAHWA SALAH SATU PROGRAM PADA DINAS PENDIDIKAN DALAM BENTUK PENGADAAN ALAT-ALAT PRAKTEK DAN PERAGAAN SISWA DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 2,5 MILYAR SAMA SEKALI TIDAK TEREALISIR. KONDISI INI TENTUNYA SANGAT IRONI BILA DILIHAT DARI UPAYA PENCAPAIAN SALAH SATU VISI DAN MISI GUBERNUR, YAKNI AGAR RAKYAT TIDAK BODOH. BEGITU JUGA DENGAN DATA-DATA PEMBANGUNAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM BENTUK PEMBANGUNAN JALAN YANG REALISASINYA HANYA BERKISAR SEBESAR 23% - 57% DARI ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN. INI TENTU AKAN MEMPENGARUHI KUALITAS DARI JALAN YANG DIBANGUN, YANG PADA AKHIRNYA TETAP RAKYAT YANG MENGALAMI KERUGIAN.

KAMI MEMINTA AGAR MASING-MASING SKPD TERKAIT DAPAT MENJELASKAN KELEMAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM MEREALISASIKAN SERAPAN APBD TERSEBUT.

PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN

KAMI MENILAI BAHWA HAMBATAN PENYERAPAN APBD TAHUN 2009 TERSEBUT DISEBABKAN OLEH BEBERAPA HAL:

• PERTAMA, TIDAK DILANTIKNYA PEJABAT ESELON III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMPROPSU YANG MERUPAKAN “KUASA PEMEGANG ANGGARAN”. BAHKAN, PENGANGKATAN PEJABAT ESELON II JUGA ADA YANG MASIH BELUM TERLAKSANA, TERMASUK JABATAN UNTUK SEKRETARIS DEWAN (SEKWAN) YANG SAAT INI MASIH BERSTATUS PLT.
• YANG KEDUA, TERLAMBATNYA PENYUSUNAN DPA DI BIRO KEUANGAN.

KARENANYA, KAMI MEMINTA KEJELASAN PEMPROPSU ATAS TINDAK LANJUT PENYELESAIAN MASALAH DIATAS.


2. PADA BAGIAN LAIN, SESUAI DENGAN DATA YANG DIBERIKAN BPK MELALUI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMPROPSU TERUNGKAP BAHWA SIKAP PEMPROPSU ATAS PEMERIKSAAN BPK SEJAK TAHUN 2002 HINGGA 2008 DIANTARANYA ADALAH:

- RP. 452,7 M DITINDAK-LANJUTI TIDAK SESUAI REKOMENDASI BPK;
- RP. 353,6 M JUSTERU BELUM DITINDAKLANJUTI.

FRAKSI PKS MERASA PERLU UNTUK MENDENGARKAN PENJELASAN PEMPROPSU ATAS REALITA INI. APA SEBABNYA SERTA BAGAIMANAKAH RENCANA DAN LANGKAH PEMPROPSU UNTUK MENINDAK-LANJUTI PERSOALAN INI.


3. BERIKUTNYA YANG PERLU DISOROTI ADALAH PERIHAL REKOMENDASI BPK UNTUK PEMBERIAN SANKSI KEPADA BEBERAPA PEJABAT SKPD YANG MASUK DALAM CATATAN BPK PADA BAB ”PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN” DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN 2009. PEJABAT TERSEBUT ADALAH:

• KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP HIDUP DAN INSPEKTORAT PROPINSI SUMATERA UTARA, KEPALA DAN BENDAHARA UPT LABORATORIUM, DAN TIM MAPPING POTENSI PAD TA 2009.
• KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PPTK DAN PANITIA PEMERIKSAAN BARANG.
• TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, DAN KEPALA BIRO BINA KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL.
• PPTK DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG, SERTA SEKRETARIS DPRD DALAM HAL PENGADAAN LENCANA ANGGOTA DPRD.
• PENGGUNA ANGGARAN / KPA, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PANITIA LELANG, PANITIA PENERIMA BARANG DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PADA:
O DINAS PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN
O DINAS PENDAPATAN
O BIRO PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN ASET SEKRETARIAT DAERAH
• KEPALA DINAS PENDAPATAN, KASUBDIS PKB/BBN-KB, KASUBDIS PBB-KB/ABP-APU, SERTA KEPALA BIRO KEUANGAN, KUASA BUD, DAN KEPALA BAGIAN ANGGARAN.
• DIREKTUR PD PERHOTELAN
• PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PANITIA LELANG, PANITIA PENERIMA BARANG DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PADA:
O BIRO PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN ASET
O BIRO KEUANGAN
O BIRO PEMERINTAHAN UMUM
O BIRO HUMAS
O BIRO PEMBANGUNAN
O DINAS PENDAPATAN

FRAKSI PKS MEMINTA PENJELASAN DAN KETEGASAN KEPADA GUBERNUR ATAS REKOMENDASI PEMBERIAN SANKSI KEPADA PEJABAT-PEJABAT TERKAIT. BILA HAL INI DIABAIKAN, KAMI KHAWATIR TINDAKAN SEPERTI INI AKAN TERULANG KEMBALI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BERIKUTNYA. KITA TENTU TIDAK MENGINGINKAN KENYATAAN INI AKAN MENYEBABKAN BANYAKNYA PEJABAT PEMPROPSU YANG MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI.


4. BERKENAAN DENGAN BANYAKNYA TEMUAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL, FRAKSI PKS BERPENDAPAT BAHWA PENTING SEKALI UNTUK MEMBERIKAN KRITERIA MAUPUN BATASAN YANG TEGAS DALAM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL INI. BATASAN DAN KRITERIA TERSEBUT BERGUNA UNTUK MENJAMIN BANTUAN TERSEBUT TEPAT SASARAN, DAN MEMENUHI ASAS KEADILAN. HAL TERSEBUT PERLU DILAKUKAN AGAR BANTUAN SOSIAL TIDAK MENJADI CELAH UNTUK PEMANFAATAN APBD BAGI KEPENTINGAN SEKELOMPOK ORANG MELALUI PENGAJUAN PROPOSAL FIKTIF.

DALAM LHP BPK TERUNGKAP BAHWA BEBERAPA BANTUAN SOSIAL PADA TAHUN 2009 DIBERIKAN KEPADA PIHAK YANG SAMA HINGGA MENCAPAI ANGKA MILYARAN RUPIAH (RP. 1,2 MILYAR HINGGA RP. 1,7 MILYAR).

KARENANYA, FRAKSI PKS MEMANDANG PERLU AGAR PENGATURAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG SELAMA INI TERTUANG DALAM PERATURAN GUBERNUR DITINGKATKAN MENJADI PERATURAN DAERAH. MELALUI PERUMUSAN PERATURAN DAERAH DIHARAPKAN AGAR SEGALA KRITERIA DAN BATASAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAPAT DIRUMUSKAN SECARA OBJEKTIF BERDASARKAN MASUKAN DARI BERBAGAI KALANGAN.

PADA KESEMPATAN INI JUGA KAMI MEMINTA KLARIFIKASI TENTANG BEBERAPA INISIAL NAMA YANG TERDAPAT DALAM LHP BPK YANG TERMASUK DALAM BANTUAN SOSIAL YANG BERMASALAH, YAKNI:

• SIAPAKAH “SDR. AS DAN ISTRINYA H” YANG DIMAKSUD DALAM LHP BPK SEBAGAI PENERIMA 8 (DELAPAN) BANTUAN SOSIAL YANG MENCAPAI TOTAL RP. 1,7 MILYAR ??
• SIAPAKAH SUAMI “ISTRI P DAN I” YANG MERUPAKAN PENGURUS YAYASAN KHAIRANI DAN YAYASAN AL-HIKMAH YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL SEBESAR RP. 500 JUTA ??
• SIAPAKAH YANG BERADA DIBELAKANG (PEMBINA ATAUPUN PENGURUS) YPI AS-SYAFYAH YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL SEBESAR RP. 1,2 MILYAR ??
• SIAPAKAH YANG BERADA DIBELAKANG (PEMBINA ATAUPUN PENGURUS) YAYASAN SUARA RAKYAT INDONESIA (YSRI) YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL SEBESAR RP. 340 JUTA ??
• SIAPAKAH YANG BERADA DIBELAKANG (PEMBINA ATAUPUN PENGURUS) YAYASAN ISLAMIC SCHOOL DAN YAYASAN ISLAMIC YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL MASING-MASING RP. 550 JT DAN RP. 500 JT (TOTAL RP. 1,05 MILYAR) ??

DATA-DATA INI PERLU DIPERJELAS GUNA MELIHAT APAKAH ADA KETERKAITAN SECARA LANGSUNG BIRO KEUANGAN DALAM PEMBERIAN/PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL YANG BERMASALAH TERSEBUT.


5. BAGIAN BERIKUTNYA DARI PELAKSANAAAN APBD 2009 YANG PERLU DISOROTI ADALAH KEBERADAAN DANA BAGI HASIL UNTUK KABUPATEN/KOTA YANG BELUM DISERAHKAN. BERDASARKAN LHP BPK TERDAPAT DANA BAGI HASIL SEBESAR RP. 142,9 MILYAR YANG BELUM DISERAHKAN KE KABUPATEN/KOTA. FRAKSI PKS MEMINTA KEPADA PEMPROPSU UNTUK MENJELASKAN PERMASALAHAN INI SERTA KEBERADAAN DANA TERSEBUT SAAT INI DAN KONSEKUENSI KETERLAMBATAN PENYERAHANNYA. DISAMPING ITU, FRAKSI PKS MEMINTA PEMPROPSU UNTUK MERINCI KABUPATEN/KOTA MANA SAJA YANG SEHARUSNYA MENDAPAT DANA BAGI HASIL DARI DANA SEBESAR RP. 142,9 MILYAR YANG MASIH TERTUNDA TERSEBUT. KAMI FRAKSI PKS BERBENDAPAT, KEDEPAN PENYERAHAN DANA BAGI HASIL UNTUK KABUPATEN KOTA SEHARUSNYA MUDAH, CEPAT DAN TRANSPARAN SEBAGAIMANA POLA DAU. SEDANGKAN PENCAIRAN BDB DAPAT DILAKUKAN DENGAN POLA DAK. KARENA KONDISI SAAT INI SEOLAH-OLAH PAMEO “KALAU BISA DIPERSULIT KENAPA HARUS DIPERMUDAH” MASIH BERLAKU DI DAERAH INI.


6. BAGIAN LAINNYA YANG PERLU DITINDAKLANJUTI ADALAH PERSOALAN PENYERTAAN MODAL PEMPROPSU DI BEBERAPA BUMD. DARI 8 (DELAPAN) BUMD YANG ADA DIPROPINSI SUMUT, 7 (TUJUH) DIANTARANYA TIDAK DIPAYUNGI DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYERTAAN MODALNYA. KAMI MENILAI BAHWA PEMPROPSU SANGAT PERLU UNTUK MEMBUAT PERENCANAAN YANG JELAS TERHADAP KEBERADAAN BUMD-BUMD TERSEBUT. KARENANYA, FRAKSI PKS MENGHIMBAU KEPADA DPRD SUMUT MELALUI BADAN LEGISLASI MAUPUN KEPADA PEMPROPSU AGAR HAL TERSEBUT PERLU DITINDAK-LANJUTI DENGAN PEMBENTUKAN PERDA UNTUK PENYERTAAN MODAL DI MASING-MASING BUMD.


7. BAGIAN TERAKHIR YANG PERLU DISOROTI ADALAH PERMASALAHAN KONTRAK KERJASAMA ANTARA PD. PERHOTELAN DENGAN PT. CAKRAWALA DEKATAMA YANG MERUPAKAN SALAH SATU CATATAN DALAM LHP BPK. SEJAK KERJASAMA TERSEBUT DIBUAT PADA TAHUN 2003 HINGGA SAAT INI, KERJASAMA BELUM MEMBERIKAN HASIL KONKRIT SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERJANJIAN KERJASAMA. BAHKAN SAAT INI PEMBANGUNAN GEDUNG CRYSTAL SQUARE TELAH BERHENTI. FRAKSI PKS MEMANDANG PERLU UNTUK DILAKUKANNYA EVALUASI MENDALAM ATAS PERJALANAN KONTRAK KERJASAMA TERSEBUT DAN MEMBONGKAR KEMUNGKINAN ADANYA KETERLIBATAN APARATUR PEMPROPSU DALAM REKAYASA PERJANJIAN TERSEBUT. FRAKSI PKS PERLU MENGINGATKAN KEMBALI DALAM RAPAT PARIPURNA INI BAHWA PERSOALAN KERJASAMA PD. PERHOTELAN DENGAN PT. CAKRAWALA DEKATAMA INI PERNAH KAMI SOROTI SECARA TAJAM DALAM KESEMPATAN PARIPURNA PENYAMPAIAN PANDANGAN FRAKSI DI TAHUN 2005 YANG LALU, YANG INTINYA ADALAH:
A. PD PERHOTELAN TELAH MELAKUKAN TINDAKAN DI LUAR BATAS KEWENANGANNYA, TERUTAMA MENYANGKUT KEBIJAKAN DI BIDANG PERTANAHAN
B. PERJANJIAN KERJASAMA YANG DILAKUKAN OLEH PD PERHOTELAN DENGAN PT. CAKRAWALA DEKATAMA MENEMPATKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM POSISI YANG TIDAK MENGUNTUNGKAN
C. PEMERINTAH PROPINSI AKAN TETAP DIRUGIKAN DENGAN ADANYA KOMPENSASI ATAS FIXED INCOME YANG DITERIMA PD PERHOTELAN, BERUPA PEMBEBASAN ATAS SEJUMLAH IURAN, RETRIBUSI DAN SEJENISNYA YANG SEMESTINYA DIPEROLEH PEMERINTAH PROPINSI.
D. PERJANJIAN KERJASAMA INI TIDAK MENJAMIN DIPEROLEHNYA KEUNTUNGAN MAKSIMAL BAGI PEMERINTAH PROPINSI


MENURUT INFORMASI YANG KAMI TERIMA, SAAT INI DIREKTUR PD PERHOTELAN SUDAH DIPANGGIL KEJAKSAAN AGUNG, KAMI MENDESAK AGAR PEMPROVSU SEGERA MENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH INI. DAN KEPADA DEWAN KAMI MENGINGATKAN AGAR SEGERA MEMBENTUK PANSUS PD PERHOTELAN AGAR KITA BISA MENGETAHUI PERSOALAN YANG SEBENARNYA, KEMUDIAN MEMBUAT REKOMENDASI. KAMI MENGINGATKAN JANGAN SAMPAI ASET PD PERHOTELAN INI MENGALAMI NASIB YANG SAMA DENGAN HOTEL ANGKASA YANG TELAH BERPINDAH TANGAN KEPADA PIHAK LAIN DENGAN HARGA YANG TIDAK WAJAR.

PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN

DEMIKIANLAH PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI.

WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU


MEDAN, 08 JULI 2010

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD SUMATERA UTARA
JURU BICARA


AMSAL NASUTION, B.ENG

KETUA SEKRETARIS


HIDAYATULLAH, SE AMSAL NASUTION, B.ENG

Baca Selengkapnya...

Kamis, 01 Juli 2010

Penjelasan Ustadz Hilmi Aminuddin (Ketua Majelis Syuro PKS)

Di tengah kesibukan Munas II, Ketua Dewan Syuro PKS Ustadz Hilmi Aminuddin, yang akrab disapa Ustadz Hilmi, menyempatkan diri berbincang-bincang dengan wartawan selama kurang lebih satu jam.

Dalam-bincang yang penuh persahabatan itu, Ustadz Hilmi mengaku baru pertama kali berlama-lama dialog dengan wartawan. Karuan saja diskusi ringan hingga yang berat pun dijawabnya dengan renyah.

Mulai dari isu PKS menjadi partai inklusif, kehadiran kader non muslim, bahkan isu kecurigaan sejumlah jenderal soal PKS, isu asas tunggal, Pancasila hingga syariat Islam pun dipaparnya. Termasuk isu aktual soal kasus video porno 'Ariel-Luna Maya-Cut Tari, tak luput dari pengamatannya.Berikut petikannya:

APA SAJA YANG DILAKUKAN PKS DALAM MUNAS II INI?Pada dasarnya PKS tengah melakukan rekonsiliasi dan koordinasi yang intensif terhadap mesin partai, tepatnya 5.000 lebih kader inti dari daerah, desa dan kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia plus 17 utusan PKS di luar negeri, hadir di Munas II PKS ini.

Rekonsiliasi dan koordinasi ini diharapkan berdampak pada membesarnya dukungan suara untuk PKS. Kita ingin melakukan ekspansi lebih luas lewat rekonsiliasi dan koordinasi umat ini. Tentu saja semua dinisbahkan untuk memberikan sumbangan positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Intinya lewat Munas II ini PKS tengah merancang kebijakan yang komprehensif untuk kebajikan umat manusia di bumi pertiwi ini.

Lewat rekonsiliasi dan koordinasi ini kami ingin menargetkan dukungan suara PKS dari ranking keempat hingga masuk ketiga besar. Entah ranking satu, dua atau tiga.

Itulah mimpi yang kami rangkai dan rencanakan lewat Munas II ini. Prestasi yang kami raih sekarang ini adalah hasil mimpi kami 10 tahun lalu.

Kami tidak sekadar mimpí ingin menjadi besar, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah bisa berkontribusi positif bagi bangsa dan tànah air ini.

Doakan saja mimpi ini akan terealisasi.

MENGAPA MIMPI ITU DIREALISASIKAN DENGAN MENGUBAH MINDSET DARI PARTAI KADER ATAU PARTAI DAKWAH MENJADI PARTAI TERBUKA? DARI PARTAI ESKSKLUSIF JADI PARTAI INKLUSIF?Untuk kami masalah inklusivitas ini bukan taktis bahkan bukan pula strategis. Tapi muncul dari konsekuensi keimanan kita selama in, yakni sebagai ummatan wasathan, umat moderat, umat pertengahan.

Konsekuensinya, PKS memang harus menerima pluralitas, Allah sengaja menciptakan keberagaman agar kita bisa saling menghormati dan menghargai.

Cuma kita menginginkan bahwa keberagaman itu mendorong dinamika di masyarakat. Justru kalo seragam masyarakat akan statis. Jadi pluralitas itu sudah sunnatullah dan inklusivitas menjadi suatu keharusan bagi PKS.

Kenapa harus terbuka, karena memang Islam agama terbuka, agama yang inklusif. PKS sebagai partai Islam harus melaksanakan rahmatan lil alamin, hasil upaya dan perjuangan kader PKS harus bisa dinikmati oleh semua golongan, muslim dan non muslim.

Kalau sebelumnya PKS dianggap eksklusif itu memang benar, karena saat itu PKS tengah membangun identitas diri, dan dari identitas diri itu muncullah integritas sehingga kita dihormati. Karena sulit bagi kita berinteraksi dengan orang yang tak punya identitas, apalagi tak punya integritas.

Setelah identitas dan integritas diri kita miliki dengan solid, PKS mencanangkan diri sebagai partai terbuka, kita dapat bergaul dengan dunia luar. Dalam Munas ini PKS mengundang Dubes AS, Dubes Jerman dan Dubes Australia, mereka semua hadir dam menghormati PKS.

PKS sudah membuat MoU dengan partai-partai di Australia dan China, ini bukti bahwa PKS sudah menjadi partai inklusif. Jadi PKS tak hanya ingin berinteraksi dengan partai dan tokoh di Indonesia saja, tapi juga dengan dunia internasional. Kita punya sumber daya manusia yang memadai untuk hal tersebut.

Itu semua menunjukkan bahwa PKS tengah meningkatkan identitas diri dari partai eksklusif menjadi lebih inklusif.
MENGAPA PKS MENGGUNAKAN HOTEL RITZ CARLTON SEBAGAI AJANG MUNAS II PADAHAL KITA TAHU HOTEL INI ADALAH SIMBOL AS DAN AS SAHABAT ISRAEL, SEMENTARA PKS KITA JUGA TAHU SANGAT PRO PALESTINA?Ciri ke-Islaman itu adalah rahmatan lil alamin, universal, memayungi. Islam tidak datang untuk memberangus kemanusiaan, apalagi yang akan diberangus itu adalah komponen umat Islam itu sendiri.

PKS memandang persoalan Palestina adalah persoalan umat manusia, masalah HAM. Apalagi konstitusi kita mengecam penjajahan di atas dunia, bahkan dunia juga mengakui bahwa Palestina saat ini tengah dijajah Israel.

Kalau mau jujur, Negara-negara Barat justru lebih maju ingin mendobrak blockade oleh Israel, sebagaimana 40 negara yang tergabung dalam kapal perdamaian Mavi Marmara. Sedangkan beberapa negara Tumur Jauh seperti Indonesia, Malaysia, ikut berupaya dalam mendobrak blokade ekonomi tersebut, sementara negeri-negeri Arab justru kalah gigih memperjuangkan Palestina.

Jadi soal Palestina sudah menjadi konsumsi masyarakat internasional, bahwa kita urun rembug di dalamnya, selain sebagai rasa keprihatinan sesama manusia juga sesama umat Islam.

Soal posisi AS, PKS ingin melihat AS sebagai sebuah bangsa, bukan sebuah rezim. Kita berhubungan dengan bangsa AS dan tidak ingin terjebak dengan rezim yang sedang berkuasa. Artinya AS sebagai bangsa adalah kumpulan manusia yang harus dihormati, tetap AS sebagai rezim bisa saja baik dan bisa
juga tidak baik. Karena itu kualitas hubungan ini jauh lebih bermutu dan jauh lebih tulus, kalau rezimnya anti HAM ya kita tidak ingin bersahabat dengan rezim yang berkuasa tersebut. Tapi bukan berarti tidak ada interaksi, dengan berinteraksi kita bisa mengkritik, mengevaluasi dan member saran dan masukan.

Ini adalah bagian dari sikap inklusivitas PKS.

BAGAIMANA MEYAKINKAN KADER SOAL INI?Kader PKS adalah kader yang terbina, PKS seperti universitas terbuka, terus menerus melakukan kaderisasi. Struktur terkecil di PKS bukan Depera, tapi unit-unit pembinaan kader yang terdiri dari 5-12 anggota yang rutin bertemu minimal tiap pekan. Mereka melakukan kajian, musyawarah, mendengar
pengumuman, dan bahkan berolah raga. Jadi kader PKS adalah kader yang sangat rasional dan tahu arah dari kebijakan partai.

MENGAPA PKS MENGUNDANG KADER NON MUSLIM? APAKAH INI AGENDA ISLAMISASI INDONESIA?
Kita mempunyai stelsel kaderisasi yang terbagi dalam delapan level kaderisasi, dua level kaderisasi yang bisa menampung siapa saja, di sana akan terjadi sebuah proses pembinaan.

Mengapa kita memberi ruang itu? Karena memang di daerah-daerah yang mayoritas non muslim ada yang datang ke DPP ingin membentuk kepengurusan PKS, pencalonan dari PKS, dan terjadi dibanyak DPD di Kawasan Timur Indonesia.

Ini kita sahkan, ke depan banyak calon kader non muslim di KTI juga ingin bergabung dan kita tidak akan menolak. Ini menjadi relevan dengan misi PKS sebagai partai terbuka.

Dalam pembinaan kader di PKS kita membentuk semacam rizalul Islam (tokoh Islam), rizalud dakwah (tokoh dakwah), rizalul ummah (tokoh masyarakat), rizalud daulah (negarawan), dan tokoh lainnya. Jadi dalam kaderisasi partai itu ada proses pembinaan.

Tapi harus digarisbawahi, dalam kaderisasi PKS tidak mengharuskan yang non muslim masuk Islam. Karena itu ada konteks kehidupan berbangsa, bernegara, berinteraksi, berkontribusi buat bangsa dan negara.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sering member bantuan baik ke masjid maupun gereja. Jadi kita sebagai partai sudah mengantisipasi ke sana, kalau tidak begitu kita tidak akan pernah menjadi negarawan.

Mukernas PKS di Bali 2008 kita sudah mendeklarasikan sebagai partai terbuka. Tapi sejak didirikan PKS sudah ada interaksi dengan orang-orang Tionghoa yang tergabung dalam Inti, Ikatan Tionghoa Indonesia. Di dalamnya ada yang beragama Hindu, Budha, Kristen, Katholik dan lainya. Mereka sahabat kita sejak masih menjadi PK, karena masyarakat memang menunggu aktivitas yang benar-benar bermanfaat buat semua.

Bukan awal-awal yang kita kedepankan Islamnya, kita bisa bersahabat dalam bingkai kemanusiaan, kebangsaan, maupun keumatan.

MENGAPA PKS TIDAK MENCALONKAN KADER SEBAGAI PEMIMPIN NEGARA INI KE DEPAN?
Bagi PKS pemimpin itu konteksnya ada dua, pemimpin formal dan pemimpin informal. Pimpinan formal itu mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota hingga ke RT RW. Sementara pemimpin non formal adalah pemimpin organisasi, partai, dan lembaga non pemerintahan lainnya.

Kaderisasi di PKS adalah kaderisasi yang ingin mencetak leader dalam arti yang luas, tak terfokus pada lembaga kepresidenan saja. Itu memang salah satu, mungkin pada waktunya akan sampai ke sana.

BAGAIMANA SIKAP PKS TERHADAP PENEGAKKAN SYARIAT ISLAM?
Saya pernah ditanya soal yang sama oleh sejumlah Jenderal yang mewakili keluarga besar TNI, tepatnya Pepabri, soal ini, yakni pasca Mukernas PKS di Bali. Pada saat Jenderal Sutrisno sedang sakit menyempatkan mengundang saya untuk makan malam, sebelumnya Pimpinan Pepabri Syaiful Sulun juga menanyakan hal yang sama, saya khusus diundang dan disaksikan Pangdam Jaya.

Pertanyaan mereka, bagaimana PKS akan menerapkan syariat Islam? Jawaban saya, tak mungkin kita sebagai umat Islam tak menegakkan syariat Islam.

Shalat harus pakai syariah, shaum, zakat, haji, hingga mati pun harus pakai syariah. Kita tidak bisa menyerahkan zakat tanpa menggunakan syariah. Nikah juga harus pakai syariah, kalau nggak pakai syariah kan nggak sah nikah kita.

Jadi, bertetangga pakai syariah, haji pakai syariah, bahkan mohon maaf silaturahmi kita ini juga adalah bagian dari syariah. Saya bilang, Bapak-Bapak Jenderal juga melaksanakan syariat itu kan? Iya jawabnya. Jadi tidak mungkin kita disuruh untuk melepaskan syariat dalam hidup kita.

Pada dasarnya syariat itu dibagi dua, bagian terbesar atau bahkan sampai 98% dari syariat Islam itu tidak tergantung oleh negara dan tidak membutuhkan UU.

Mau shalat, haji, zakat, umroh boleh saja tanpa ada UU nya, itu bisa kita kerjakan kapanpun dan oleh siapapun tanpa melihat ada atau tidaknya UU.

Syariat seperti ini berlaku bagi individual, keluarga dan masyarakat dan tak perlu ada UU. Dan untuk melaksanakannya tidak perlu negara, negara mau melaksanakannya boleh-boleh saja. Yayasan boleh, partai boleh, ormas juga boleh, entitas apapun boleh, dan tidak harus negara.

Sementara sisanya 2% dinamakan hudud, atau hukum, itulah yang suka ditakuti seperti qishos, rajam, potong tangan, hukum qital, cuma sedikit. Nah ini pelaksananya harus negara dan didukung oleh UU, tidak boleh individual, ormas, partai, yayasan, atau entitas lain melaksanakannya. Untuk yang ini harus negara yang melaksanakannya.

Karena harus negara yang melaksanakan, berarti harus ada UU, karena harus ada UU, berarti harus ada kesepakatan publik. Kalau publik tidak sepakat ya sudah, kita tidak boleh melaksanakan, gugur kewajiban kita melaksanakannya. Masa PKS mau menyelenggarakan sendiri potong tangan, rajam dan sebagainya,
nggak bisa itu.

Ketika saya jelaskan seperti itu, para jenderal itu sepakat dan merasa jelas dengan uraian saya. Saya bertemu tiga kali, di Bali, di hotel Syahid dan di Jakarta, setelah itu di rumah Pak Try Sutrisno.

Yang menarik pernyataan Pak Syaiful Sulun, Ketua Fraksi TNI terakhir, mengatakan, dulu kami sebelum Mukernas PKS di Bali, kami keluarga besar TNI merasa tidak serumah dengan PKS. Setelah di Bali dan mendengar langsung penjelasan-penjelas an soal syariah, kami benar-benar merasa serumah dengan
PKS. Setalah dialog terakhir itu, kami tak hanya merasa serumah, bahkan merasa sekamar dengan PKS, itu kata Pak Syaiful Sulun.

LANTAS BAGIMANA PANDANGAN USTADZ SOAL PANCASILA?Saya ingat benar yang bertanya waktu itu Jenderal Kiki Syachnakri, Ustadz bagaimana sikap PKS soal Pancasila? Saya bilang begini, pertanyaan Bapak ini dilatarbelakangi oleh Orde Baru, dimasa itu yang ditolak sebenarnya bukan Pancasilanya, bahkan non muslim pun menolak, yakni masalah tafsir tunggal
soal Pancasila. Apalagi BP7 itu tafsirnya kejawen, kan gak boleh ada yang menafsirkan kesundaan, kejawen kek, tidak boleh seperti itu.

Biar saja Pancasila sebagai ideologi terbuka menjadi kesepakatan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarkan orang Islam menafsirkan Pancasila menurut versi Islam, biar orang Kristen, Hindu, Katolik sesuai tafsirnya sendiri-sendiri, biarkan PKS menafsirkan sendiri.

Tidak boleh ada penafsiran tunggal daerah tertentu atau agama tertentu, ini semacam common platform, rujukan bersama. Jadi yang ditentang waktu itu adalah soal tafsir tunggal Pancasila, dan Alhamdulillah sudah dihapus. Jadi Pancasila sekarang milik bersama, dulu Pancasila ada semacam dominasi suatu
kelompok untuk menafsirkannya secara nasional. Sekarang sudah tidak ada lagi penafsiran sempit seperti itu. Ini penting, sehingga kerangka kebersamaan itu bisa ditopang oleh Pancasila.

Kalau ada tafsir tunggal lagi soal Pancasila dikemudian hari, saya jamin bakal ribut, pasti ribut. Wah para Jenderal itu mengacungkan jempol, benar Ustadz.

TAPI TETAP ADA KECURIGAAN BAHWA TUJUAN AKHIR PKS ADALAH PENEGAKKAN SYARIAT ISLAM? DAULAH ISLAMIYAH?Saya tidak bicara tujuan akhir, tujuan awal PKS itu memegang syariat Islam untuk urusan sehari-hari. Jadi tak ada tujuan awal tujuan akhir, hari-hari PKS itu dengan syariat sebagaimana saya uraikan sejak awal tadi.

NEGARA ISLAM?
Itu terlalu diterjemahkan masalah politik, termasuk pertanyaan mengapa PKS tidak mau bicara soal Piagam Jakarta. Karena bagi PKS Piagam Jakarta sudah politis, PKS jauh lebih tertarik bicara Piagam Madinah, Rasulullah bisa bekerja sama dengan Yahudi, Nasrani. Piagam Madinah jauh lebih universal dan
lebih berhasil.

Jadi kita bicara syariah untuk urusan yang substansial saja, kita shalat, shaum, zakat, haji, dan seterusnya.

Baca Selengkapnya...